Bimbingan Teknis Administrasi Kepegawaian
Ditulis oleh LEK2PN Kamis, 05 April 2012 15:01
Dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan organisasi pemerintah daerah, khususnya dalam bidang kepegawaian maka dibutuhkan pejabat yang mampu menyusun administrasi kepegawaian secara benar sehingga penempatan personil sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuannya. Administrasi kepegawaian pada hakikatnya melakukan dua fungsi yaitu fungsi manajerial, dan fungsi operatif (teknis). Fungsi manajerial berkaitan dengan pekerjaan pikiran atau menggunakan pikiran (mental) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai. Sedangkan fungsi operatif (teknis), berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan fisik, meliputi pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemensiunan pegawai.
Bimbingan Teknis Admininistrasi Keuangan dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK dan Bendahara
Ditulis oleh LEK2PN Kamis, 05 April 2012 14:10
Budgeting merupakan suatu pendekatan formal dan sistematis di dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan keuangan. Pelatihan Budgeting sebagai kunci manajemen keuangan akan memberikan arahan bagaimana merencanakan, mengembangkan dan momonitor budget. Seperti halnya budgeting, administrasi keuangan juga harus ditangani dengan sebaik-baiknya sehingga tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan uang yang tidak sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan dan mempunyai nilai efisien dan efektif.
Bimbingan Teknis "Penatausahaan Dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
Ditulis oleh LEK2PN Kamis, 05 April 2012 13:27
Pemerintah telah menetapkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, yang mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerahnya secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Pembangunan dimulai dari yang terkecil lingkupnya yaitu desa, untuk itu perlu adanya pemahaman yang baik bagi setiap aparat desa dalam pengelolaan keuangannya sehingga target dan arah pembangunan dapat tercapai secara optimal. Update Kamis, 05 April 2012 13:39
Bimbingan Teknis Penghematan Energi Sebagai Implementasi Inpres No. 10 Tahun 2005 Tentang Penghematan Energi Dan UU No. 30 Tahun 2007 Tentang Energi
Ditulis oleh LEK2PN Rabu, 04 April 2012 11:10
Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, disebutkan bahwa pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaan energi yang dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaannya harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Update Kamis, 05 April 2012 13:48
Halaman 1 dari 6
